Tito Ungkap Hampir Separuh BUMD di Indonesia Merugi Karena Orang Dalam

Politikasik – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan yang menunjukkan betapa besar masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Menurutnya, hampir separuh dari BUMD yang ada di Indonesia mengalami kerugian akibat praktik orang dalam atau yang biasa disebut dengan “ordal”. Praktik ini melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan di dalam tubuh BUMD yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan negara.

Fenomena ini bukan hanya mengancam stabilitas finansial BUMD, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan manajemen perusahaan daerah. Mengingat peran vital BUMD dalam perekonomian daerah dan negara, pengungkapan ini menambah urgensi bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam reformasi dan pengawasan terhadap sektor ini.

Apa Itu “Ordal” dan Dampaknya?

Ordal atau “orang dalam” adalah istilah yang merujuk pada individu yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah organisasi atau perusahaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Di BUMD, praktik ordal ini sering kali terjadi ketika individu dengan kedudukan tertentu—baik itu pejabat daerah, direktur, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus BUMD—menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti penunjukan proyek tanpa proses yang transparan, korupsi, atau pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dampaknya sangat besar, tidak hanya terhadap kesehatan finansial BUMD tetapi juga terhadap perekonomian daerah dan negara. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ordal di BUMD antara lain:

1. Kehilangan Pendapatan Daerah BUMD, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, seharusnya memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan adanya praktik ordal, banyak BUMD yang justru merugi. Kerugian ini menyebabkan berkurangnya aliran pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial lainnya.
2. Penyalahgunaan Sumber Daya Orang dalam yang terlibat dalam praktik ordal seringkali memanfaatkan sumber daya BUMD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti pengalokasian dana untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini menyebabkan terbuangnya potensi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kinerja ekonomi.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik Ketika masyarakat mengetahui bahwa BUMD yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umum justru terjerat praktik-praktik negatif seperti ordal, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan manajer BUMD menurun. Hal ini bisa berakibat pada ketidakpercayaan terhadap program-program pembangunan yang diusung pemerintah.
4. Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas Salah satu efek samping dari adanya ordal di BUMD adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Keputusan-keputusan penting sering kali dibuat tanpa melalui prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

Mengapa Praktik Ordal Bisa Terjadi di BUMD?

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik ordal di BUMD. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan BUMD. Banyak BUMD yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat atau transparan, yang memungkinkan orang dalam untuk melakukan penyalahgunaan tanpa terdeteksi. Selain itu, hubungan politik dan kepentingan pribadi sering kali lebih mengutamakan loyalitas daripada kompetensi dalam penunjukan posisi penting di BUMD.

Penyebab lainnya adalah kurangnya profesionalisme di tubuh BUMD. Banyak pejabat dan pengurus BUMD yang tidak memiliki latar belakang manajerial yang memadai. Mereka lebih fokus pada kepentingan jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu daripada mengutamakan tujuan jangka panjang perusahaan.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ini

Menanggapi pengungkapan Tito Karnavian tentang masalah ordal di BUMD, pemerintah mengaku akan segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki kondisi ini. Beberapa langkah yang telah disiapkan untuk mengatasi praktik ordal dan meningkatkan kinerja BUMD antara lain:

1. Reformasi BUMD Pemerintah berencana untuk melakukan reformasi terhadap struktur dan manajemen BUMD. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan mekanisme seleksi yang lebih ketat dan berbasis kompetensi dalam pengisian posisi-posisi penting di BUMD, menggantikan sistem yang lebih mengutamakan hubungan politik atau kekeluargaan.
2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Salah satu langkah besar yang sedang dipersiapkan adalah penguatan sistem pengawasan terhadap BUMD. Pemerintah akan melibatkan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan dana di BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Penguatan Kapasitas SDM Untuk mengurangi ketergantungan pada orang dalam yang tidak profesional, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BUMD. Pelatihan dan pengembangan profesional akan diberikan untuk memastikan bahwa pengurus BUMD memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan dengan efisien dan bertanggung jawab.
4. Penegakan Hukum Pemerintah juga berjanji untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ordal dan penyalahgunaan wewenang di BUMD. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Menjaga Masa Depan BUMD Indonesia

Kehadiran BUMD sebagai pilar ekonomi daerah dan nasional tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa adanya upaya untuk menanggulangi praktik ordal, potensi tersebut bisa hilang begitu saja.

Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa BUMD dapat dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hanya dengan demikian, BUMD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pernyataan Tito Karnavian mengenai hampir separuh BUMD yang merugi akibat praktik orang dalam (ordal) memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi sektor ini. Meskipun demikian, langkah-langkah reformasi yang tengah diambil pemerintah menunjukkan adanya niat kuat untuk memperbaiki pengelolaan BUMD dan mengembalikannya ke jalur yang benar. Dengan upaya pengawasan yang lebih ketat, penguatan profesionalisme, dan penegakan hukum, diharapkan BUMD Indonesia bisa lebih efisien dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan negara.